diobrolin.com

Indonesia Ngobrol, Ngobrolin Indonesia

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. As'ad Said Ali kembali mengingatkan seluruh kader NU wilayah untuk tidak tergoda politik praktis.

Ulama mempunyai peranan dalam menjaga keutuhan umat dan akan sangat fatal akibatnya jika ulama dan pesantrennya malah tergoda dalam politik praktis, kata Said Ali saat menjadi keynote speaker Seminar Sehari Dalam Rangka Harlah NU ke 85 dengan tema "Kembali Ke Pesantren, Kembali ke Cita-cita Bangsa" di Hotel Aston Bandung, Jawa Barat, Minggu.

"Salah satu upaya PBNU dalam mengatasi permasalahan ini dengan cara meningkatkan konsolidasi pesantren dan mengukuhkan jiwa kemandirian baik dari segi ekonomi dan lainnya. Jauh dari dari politik praktis bukan berarti tidak berpolitik," kata Said Ali.

Menurutnya, demokrasi yang diadopsi Indonesia saat ini sangat tidak jelas konsepnya. Awalnya mengaku demokrasi presidensial tapi pada praktinya justru mengarah pada politik parlementer. Selain itu, hak sipil warga tidak seimbang dengan hak ekonominya.

Saat ini banyak pengurus NU di wilayah akan terjun di panggung politik praktis, khususnya menjelang pemilahan kepala daerah dan juga pemilu raya pada 2014 mendatang. Sumber: Berita8.com

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan agar pemerintah bersikap tegas terhadap gerakan-gerakan yang mengarah pada separatisme di Indonesia, salah satunya gerakan Negera Islam Indonesia (NII).

“Sikap NU tegas, tidak boleh ada negara dalam negara,” katanya di gedung PBNU, Kamis (19/5).

Keberadaan NII di Indonesia sudah seperti negara dalam negara karena memiliki struktur pemerintahan sendiri dari pusat sampai ke bawah untuk mengendalikan para pengikutnya, dengan cita-cita utama mendirikan negara Islam.

Terkait pendapat Menteri Agama Suryadharma Ali yang mengatakan bahwa pesantren al Zaitun tidak terkait dengan NII, ia berharap agar hal ini tidak buru-buru disimpulkan.

“Kalau melihat kurikulumnya memang tidak ada yang menyimpang. Tetapi Panji Gumilang sendiri sudah diketahui oleh publik sebagai aktifis NII. Biasanya kalau pendapat publik tidak salah,” katanya.

Ia menolak mengomentari bagaimana seharusnya penanganan terhadap Panji Gumilang dan Al Zaitun ini. “Ini sudah tugas pemerintah, masak NU disuruh mengganti peran pemerintah,” tandasnya.