diobrolin.com

Indonesia Ngobrol, Ngobrolin Indonesia

JAKARTA - Para kandidat Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) menyadari kelemahan proses kaderisasi di masing-masing organisasi. Mereka serentak akan mengatasi masalah ini.

Hal ini mucul dalam pemaparan visi dan misi bertajuk “IPNU-IPPNU Mencari Pemimpin Baru” yang digelar Harian Duta Masyarakat di Jakarta, Senin (26/11). Kandidat yang hadir, antara lain, Muhammad Idris dan Abdurrahman S Fauz (IPNU), serta Eka Fitri Rohmawati, Ni’matul Azizah, dan Farida Farihah (IPPNU). Beberapa calon lain absen dari acara ini.

Fauz menyatakan, selama ini kaderisasi banyak terjebak pada formalitas program. IPNU masih puas dengan penyelenggaraan Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) atau Latihan Kader Muda (Lakmud). “Padahal kaderisasi seharunya panjang. Tidak hanya selesai di Makesta, di Lakmud, atau lainnya,” ujarnya.

Penguatan kader, menurut Idris, harus menekankan pada proses pengembalian ruh pesantren atau “resantrinisasi” dan pengembangannya. Di samping, selalu fokus pada kelompok sasaran yang terarah. “Target group tak lain adalah go to school. Itu tak bisa ditawar lagi,” tegasnya.

Farida berpandangan, selain konsolidasi dari pusat hingga ranting, IPPNU akan berkembang jika diringi penguatan internal pengurus. Ia juga mengusulkan ada tim khusus di tiap wilayah yang konsen menindaklanjuti program-program kaderisasi.

“IPPNU juga dapat menjadi laboratorium leadership di kalangan NU,” tuturnya.

Ni’matul berharap, sesuai mandat sejarah ada fokus sasaran perjuangan IPPNU ke ranah murni pendidikan dasar dan menengah. Sehingga, perlu ada restrukturisasi karena selama ini IPPNU melebar tanpa arah ke ranah pendidikan tinggi.

Fitri menjelaskan perkembangan sejarah IPPNU dalam beberapa tahap. Menurut dia, sekarang pelajar tengah menghadapi beragam tantangan, seperti ekstremisme beragama, seks bebas, dan ketidakadilan pendidikan. Ia berkomitmen akan membentuk putri-putri NU yang berakhlakul karimah, cerdas, dan mampu bersaing secara global. Sumber: NU Online

Festival Akbar Santri Digelar di Unair

- Posted in Viral by

SURABAYA - Sebanyak 762 santri dari 62 pondok pesantren di Jawa Timur mengikuti Festival Akbar Santri Jawa Timur 2012 yang digelar mahasiswa beasiswa santri Kementerian Agama (CSS Mora) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

"Baru kali ini rektorat dimasuki para santri, tentu kami sebagai tuan rumah merasa bangga, apalagi kesempatan tersebut juga baik bagi kami untuk mengenalkan Unair kepada para santri," kata Wakil Rektor I Unair Prof Syahrani dalam pembukaan di Rektorat Kampus C Unair Surabaya, Sabtu.

Ia mengharapkan, santri-santri yang ke sini bisa masuk Unair, seperti senior mahasiswa dari CSS Mora yang kini sudah berjumlah 200 orang lebih yang berkuliah di Unair.

Dalam kesempatan itu, Kasi Bidang Pengembangan Santri dari Kanwil Kemenag Jatim Ahmad Fauzan menyatakan sudah selayaknya santri terus berprestasi demi kemajuan bangsa.

"Potensi santri sendiri sudah banyak yang berkiprah di Indonesia. Mulai dari menteri, pengusaha hingga presiden. Contohnya, Dahlan Iskan dan Gus Dur, mereka juga dari kalangan santri," paparnya.

Ia berpesan kepada para santri se-Jatim untuk tidak hanya mengembangkan iman dan taqwa (imtaq), namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

"Selanjutnya berkiprahlah di bidang keagamaan, ekonomi sosial dan kemasyarakatan serta jadilah generasi pemimpin bangsa yang bermoral," jelasnya.

Dalam festival itu digelar aneka lomba antara lain kaligrafi, majalah dinding Islami tiga dimensi, lomba banjari, lomba komik Islami, membaca kitab kuning, dan membaca cerita Islam.

Menurut Ketua Panitia Ahmad Maulana, kegiatan tersebut bertujuan membudayakan persaingan sehat di kalangan pesantren, sehingga mereka punya rasa percaya diri.

"Pondok pesantren adalah tempat generasi muda untuk dididik moral, bahkan rasa cinta pada Tanah Air. Jadi, kalau ada pondok pesantren di media yang dikabarkan menjadi sarang teroris, itu perlu ditanyakan apakah pahamnya murni NKRI atau tidak," tukasnya.

Sebagian besar pondok pesantren modern sudah menanamkan pendidikan kenegaraan. "Karena itu, paradigma keliru tentang santri pondok pesantren yang masih ada dalam masyarakat bisa ditepis melalui festival kali ini," katanya. Sumber: NU Online

Jakarta, NU Online
Mantan Ketua Umum PP Fatayat NU Maria Ulfa Anshor memiliki pandangan, jabatan ketua umum PP Muslimat NU seharusnya maksimal dua periode, mengikuti konteks makro saat ini. Presiden dan jabatan publik lainnya juga dibatasi maksimal dua periode.

“Kalau kita bercermin pada aturan organisasi, ini harga mati. Kalau persoalannya adalah proses kaderisasinya, saya yakin banyak sekali kader yang siap memimpin Muslimat NU,” katanya, Selasa (12/7). Ia khawatir, jika kepemimpinan satu orang berlangsung terlalu lama, bisa timbul kesan adanya kooptasi untuk proses individualisasi atau kultus individu, yang mungkin dibangun atau terbangun, atau tidak sengaja dibangun. “Jangan sampai muncul kultus individu, yang harus dibangun adalah institusinya, yang dibangun sistemnya,” paparnya.

Ia juga berharap kontinyuitas pergerakan kader dari IPPNU ke Fatayat NU dan selanjutnya ke Muslimat NU bisa berjalan. Belakangan, hal ini kurang berjalan dengan baik sebagaimana periode-periode sebelumnya.

“NU yang seharusnya melakukan peran menempatkan, mengarahkan, termasuk meluruskan kalau ada badan otonom yang tidak sesuai dengan khittah NU, PBNU yang memiliki kewenangan,” paparnya.

Jika proses ini tidak berjalan dengan baik, maka kader-kader terbaik Fatayat NU, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tidak dapat masuk ke institusi-institusi NU, akan berkeliaran di tempat lain. “Ini tidak apa-apa karena masih mewakili perilaku dan etika moral NU, tapi tidak punya ikatan dengan basisnya,” paparnya.

Ia menegaskan, kader Fatayat NU banyak diakui di berbagai lembaga, sayang sekali kalau tidak ada kesinambungan karena nantinya NU tinggal meremote dan memaksimalkan jaringan yang ada.

Siap Dicalonkan

Maria Ulfa yang kini menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak ini menyatakan dirinya siap berkhidmat memimpin Muslimat NU jika memang diusulkan. “Misalnya saya diusulkan mau masuk Muslimat, ya monggo, kalau itu amanat ya tidak bisa ditolak. Kalau misalnya tidak masuk dalam struktur juga tak apa-apa, yang penting jangan berhenti berkhidmat dimanapun,” paparnya.

Ia mengakui, segala capaian yang diperolehnya saat ini semuanya merupakan proses yang dilalui dalam berbagai lembaga di NU. “Saya bukan siapa-siapa kalau tidak dikader di NU,” tandasnya.

PALEMBANG - Sejumlah calon kandidat Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) bersaing menyampaikan visi dan misi kepemimpinan di kantor Harian Duta Masyarakat, Jakarta Pusat, Senin (26/11).

Acara bertajuk “IPNU-IPPNU Mencari Pemimpin Baru” ini diselenggarakan untuk menghadapi Kongres XVII IPNU dan Kongres XVI IPPNU di Palembang, 30 November hingga 4 Desember nanti. Salah satu agenda kongres adalah suksesi kepemimpinan pusat IPNU dan IPPNU periode 2013-2015.

Mewakili penyelenggara, Ahmad Millah menyatakan, kegiatan debat kandidat semacam ini biasa dilakukan Duta Masyarakat. Selain IPNU-IPPNU, Badan Otonom NU lain, seperti Gerakan Pemuda Ansor, juga kerap diundang.

“Kami ingin menjadi bagian dari sejarah kepemimpinan dan kebangkitan NU,” katanya.

Pemaparan visi dan misi dilakukan oleh dua calon kandidat Ketua Umum IPNU, yaitu Muhammad Idris dan Abdurrahman Sholeh Fauzi, serta tiga calon kandidat Ketua Umum IPPNU, yaitu Eka Fitri Rohmawati, Ni’matul Azizah, dan Farida Farihah. Sejumlah calon kandidat lain dinyatakan absen.

Ajang yang rutin digelar Duta Masyarakat ini dipandu mantan aktivis IPNU dan PMII Andi Najmi Fuadi. Selama tujuh menit, semua calon kandidat dipersilakan mengulas visi dan misi, dan dilanjutkan dengan tanggapan dan pertanyaan audien.

Andi memberi pengantar, tantangan para pelajar sekarang sangat kompleks. Dengan perkembangan kultur dan gaya hidup yang baru, dinamika basis pergerakan IPNU-IPPNU ini hampir tak dapat dibatasi. Para pelajar, khususnya di kalangan NU, butuh pemimpin yang sensitive dengan persoalan ini.

“Saya kira, yang visionerlah yang akan sanggup menyelesaikannya,” ujarnya. Sumber: NU Online

KyaiPedia: KH Anwar Musaddad

- Posted in Viral by

Seorang ulama-intelektual yang berdedikasi untuk pengembangan lembaga ilmiah, namun tetap berdiri di atas tradisi pesantren. Keahliannya dalam Ilmu Perbandingan Agama tergolong langka di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) pada masanya.

Lahir di Garut pada 3 April 1909, menempuh pendidikan di HIS (Hollandsche Indische School, setingkat SD pada zaman Belanda), MULO (setingkat SMP) Kristelijk di Garut, dan AMS (setingkat SMA) Kristelijk di Sukabumi. Setelah menamatkan pendidikan menengah di sekolah Katolik tersebut, ia belajar di Pesantren Darussalam Wanaraja, Garut selama dua tahun, kemudian pada 1930 melanjutkan studi ke Mekah dan belajar di Madrasah al-Falah selama sebelas tahun.

Ia kembali ke tanah air menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Anwar Musaddad diangkat menjadi kepala Kantor Urusan Agama (Shumubu) dan ketua Masyumi untuk daerah Priangan. Pada masa revolusi, ia bergabung dalam Hizbullah dan memimpin pasukan bersama pengasuh pesantren Cipari, KH Yusuf Tauziri.

Pada 1953, Anwar Musaddad mulai bertugas di Yogyakarta menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang baru didirikan Kementerian Agama RI di Yogyakarta (1952) yang kemudian dikembangkan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jami’ah Sunan Kalijaga (1960).

Anwar Musaddad diangkat menjadi Guru Besar dalam Ilmu Ushuluddin dan menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin (1962-1967). Dalam Dies Natalis IAIN Al-Jami’ah ke-5 ia menyampaikan pidato berjudul “Peranan Agama dalam Menyelesaikan Revolusi”.

Pada 1967, Anwar Musaddad ditugaskan merintis pendirian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan menjadi Rektor pertama IAIN Sunan Gunungjati hingga 1974. Keahliannya adalah Ilmu Perbandingan Agama, khususnya dalam bidang Kristologi. Salah satu karya dalam bidang ini adalah “Kedudukan Injil Barnabas menurut Pandangan Islam”, dipublikasikan pada 1981 oleh Penerbit Albaramain.

Kiprahnya di NU dimulai sejak 1954 pada kepengurusan Partai NU 1954-1956 sebagai A’wan Syuriyah bersama KH Ruchiyat (Tasikmalaya), KH Djamhari (Banten), KH Machrus Ali (Kediri), dan Syaikh Musthafa Chusain Mandailing (Sumata Utara).

Saat itu, Rais Akbar PBNU adalah KH A. Wahab Hasbullah. Periode berikutnya (1956-1959) ia masih di A’wan Syuriah, tetapi sekaligus sebagai Ketua Ma’arif. Selanjutnya, pada periode 1959-1962 menjabat Ketua III Tanfidziyah, Wakil Rais II Syuriyah (1962-1967), Rais I Syuriyah (1967-1971), Rais Syuriah III PBNU (1974-1079), wakil Rais ‘Am PBNU (1979-1984).

Pada saat jabatan Rais ‘Aam PBNU mengalami kekosongan setelah KH Bisri Syansuri wafat pada 1981, maka untuk mengisi kekosongan itu ada dua pendapat, yakni Wakil Rais ‘Aam (KH Anwar Musaddad) secara otomatis menjabat Rais ‘Aam, tetapi ada pendapat lain bahwa jabatan Rais ‘Am ditetapkan melalui Musyawarah Alim Ulama NU.
Tampaknya pendapat kedua yang kemudian diberlakukan. Pada Munas Alim Ulama NU di Yogyakarta 1981, KH Ali Maksum ditetapkan sebagai Rais ‘Aam, dan KH Anwar Musaddad tetap pada posisinya sebagai Wakil Rais ‘Aam.

Pada kepengurusan PBNU periode 1984-1989 hasil Muktamar Situbondo, Kiai Anwar Musaddad menjabat Mustasyar, dilanjutkan pada periode 1989-1994. Sejak tahun 1976, Anwar Musaddad kembali ke tanah kelahirannya Garut, mendirikan Pesantren Al-Musaddadiyah yang juga mengelola lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Saat ini, lembaga pendidikan Al-Musaddadiyah diasuh oleh putra-putranya, khususnya KH Tontowi Jauhari.

Prof. Kiai Haji Anwar Musaddad wafat pada 19 Rabiutsani 1422/2000 dalam usia 91 tahun dan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga Pondok Pesantren Musaddadiyah, Garut Jawa Barat. (Sumber: Ensiklopedi NU | NU Online

LPBH NU akan Somasi Partai Demokrat

- Posted in Viral by

JAKARTA - Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) akan melakukan somasi kepas Partai Demokrat cq Sutan Bhatoegana yang menyatakan Gus Dur dilengserkan karena korupsi Buloggate dan Bruneigate.

“Ini bisa mendistorsi sejarah karena Gus Dur jatuh bukan kasus hukum, tapi korban konspirasi politik orang-orang yang terancam langkah Gus Dur selaku presiden. Sidang Istimewa 2001 dilakukan dengan agenda menyikapi pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai Kapolri dianggap menyalahi TAP MPR VII/2000, bukan karena kasus hukum,“ kata ketua PP LPBHNU Andi Najmi Fuadi, Senin.

Ia mengaku telah mendapat masukan dan protes keras dari sejumlah warga dan pengurus NU dari berbagai daerah. Langkah hukum seperti ini dinilainya tepat untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

“Pernyataan tanpa dasar seperti ini termasuk pelecehan terhadap NU dan fitnah terhadap Gus Dur karena beliau tokoh panutan yang pernah memimpin PBNU tiga periode,“ paparnya

Ketua LDNU Jabar KH Maman Imanulhaq bersama dengan 50 ulama jabar lainnya juga menyatakan keberatan atas pernyataan Sutan dan menuntut Sutan meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas pernyataan yang dibuat Sutan dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen Senayan tersebut.

Beberapa ulama Jabar yang mendukung Maman diantaranya adalah Ajengan Didi (Tasik), Kyai Zaenal (Majalengka), Ustad Watih Maulana (Subang), Ustad Husni Mubarok (Cianjur).

"Tuduhan Bhatoegana itu sangat menyakiti warga NU. Gus Dur memang kalah secara politik, tapi tidak pernah terbukti bersalah secara hukum. Gus Dur tak terlibat kasus Buloggate maupun Bruneigate," kata Kiai Maman dalam rilisnya, Ahad (25/11/2012). Sumber: NU Online