diobrolin.com

Indonesia Ngobrol, Ngobrolin Indonesia

PALEMBANG - IPPNU Kabupaten Kudus menerima penghargaan dari PP IPPNU Pusat sebagai Pimpinan Cabang terbaik se-Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Ketua PP IPPNU Margareth Alaiyatul Maimunah kepada Ketua PC IPPNU Kudus Risda Utama dalam pembukaan Kongres IPNU XVII dan IPPNU XVI di Asrama Haji Palembang, Sabtu (1/12).

Ketua IPPNU Kudus Risda Umami merasa bangga menerima penghargaan ini. Menurutnya, pemberian penghargaan oleh PP ini atas dasar Tertib Administrasi yang tertata dan program kerja yang bagus.

“Kami bangga dan senang bisa memperoleh penghargaan yang diberikan berdasarkan administrasi dan program kerja,” katanya.

Menurutnya, penghargaan ini sebenarnya hasil jerih payah dari periode sebelumnya pada masa kepemimpinan Ana Shofawati.

“Momentum kongres digunakan oleh PP IPPNU untuk memberikan penghargaan ini, kebetulan bersamaan dengan kepemimpinan saya,” jelas Risda.

“Kami akan berusaha meneruskan prestasi tersebut, dengan meningkatkan tata administrasi dan kualitas program kerja di periode kami 2011-2013,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya tak hanya melakukannya di tingkatan pmpinan cabang saja, tapi juga di pimpinan ranting hingga pimpinan anak cabang se kabupaten Kudus. Sumber: NU Online

PALEMBANG - Sejumlah pelajar dari berbagai madrasah dan sekolah memajang hasil karya tangan mereka di area Kongres XVII IPNU dan Kongres XVI IPPNU di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan.

Pameran berlangsung selama empat hari sejak Kongres IPNU-IPPNU dibuka, Sabtu (1/12) pagi, di beberapa lapak khusus dengan pendampingan seorang guru. Kreatifitas yang dipamerkan, antara lain, lukisan, songket Palembang, gerabah, batik, asesoris, miniatur bangunan, hingga anti-virus buah tangan anak setingkat menengah atas.

Nurhayati, Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang, mengaku diundang panitia untuk turut memeriahkan agenda kongres. Menurut dia, pameran ini merupakan langkah positif bagi pengembangan diri murid ke depan, khususnya di bidang wirausaha.

“Supaya murid-murid termotivasi untuk lebih kreatif. Ketika tamat dari sekolah mereka juga diharapkan bisa membuka lapangan kerja sendiri,” ujarnya.

Selain memamerkan, pihak sekolah juga menerima para pengunjung yang hendak membeli hasil kerajinan sebagai oleh-oleh. Pihak sekolah juga memajang beberapa piala dan piagam penghargaan yang menunjukkan prestasi siswanya di berbagai ajang kompetisi.

Pameran kreatifitas pelajar digelar bersamaan dengan bazar Kongres IPNU-IPPNU yang menyediakan aneka kebutuhan, seperti buku, pakaian, barang elektronik, dan pernak-pernik khas Palembang atau yang berhubungan dengan kongres. Sumber: NU Online

Kongres IPNU-IPPNU Resmi di Buka

- Posted in Viral by

PALEMBANG - Kogres XVII Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Kongres XVI Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) secara resmi dibuka pada Sabtu (1/12) di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan. Pembukaan Kongres ditandai dengan pemukulan beduk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Dahlan dalam kesempatan itu didampingi Wakil Ketua Umum PBNU KH As’ad Said Ali, Ketua Umum ISNU Ali Masykur Musa, Ketua Umum IPNU Ahmad Syauqi, dan Ketua Umum IPPNU Margaret Aliyatul M.

Turut hadir dalam pembukaan ini Rais Syuriyah PWNU Sumsel KH Mudaris, Asisten Gubernur Sumsel Ahmad Najib, dan sejumlah jajaran pengurus NU dan pejabat daerah setempat, serta sekitar 4000 anggota IPNU-IPPNU se-Indonesia.

Acara Pembukaan ini dihadiri sekitar 4000 anggota IPNU-IPPNU se-Indonesia. Kongres kali ini mengambil tema bertema “Pendidikan untuk Semua, Menuju Kemandirian Bangsa”. Sumber: NU Online

NU Titip Perjuangan RUU Kebudayaan ke FPKB

- Posted in Viral by

JAKARTA - Wakil Sekjen PBNU H Abdul Munim DZ mewakili unsur NU diundang khusus untuk menyampaikan gagasan terkait pematangan RUU kebudayaan di ruang sidang Fraksi PKB DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (29/11) sore kemarin.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI sedang menyiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) yang mengatur soal kebudayaan Indonesia. RUU akan disosialisasikan pada bulan Desember 2012 dan diharapkan akan dibahas oleh DPR pada 2013.

Dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Kebudayaan Indonesia”, Sekretaris Fraksi PKB Hanif Dakhiri mengungkapkan, UU Kebudayaan itu nantinya diharapkan dapat memasilitasi berbagai proses kebudayaan di Indonesia, termasuk dalam hal regenerasi atau pewarisan budaya. Jika UU selalu didefinisikan dengan ‘mengatur’ maka ini berarti mempermudah berbagai proses, bukan mempersulit.

RUU kebudayaan ini juga dimaksudkan untuk mengatasi soal komodifikasi kebudayaan yang berorientasi pada pasar. “Kalau fasilitasi kebudayaan pasti ada efek ekonominya. Jadi bukan ekonominya yang dikedepankan,” katanya.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud (Plt.) Kacung Marijan mengatakan, RUU kebudayaan ini pada intinya mengatur tiga hal, yakni konservasi kebudyaan, pengembangan kebudyaan, dan diplomasi kebudyaan. Saat ini rancangan UU sedang berada di tangan Kemendikbud dan akan disosialisasikan pada Demember mendatang dengan judul “RUU Pokok-pokok Kebudayaan.”

Wakil Sekjen PBNU H Abdul Munim DZ dalam kesempatan itu menyampaikan banyak persoalan kebudayaan yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurutnya, reformasi politik yang dimulai pada akhir tahun 1990-an ternyata diikuti dengan revolusi kebudayaan. Individulisme telah menggerus karakter komunal masyarakat Indonesia.

“Dulu para calon pemimpin disokong dan dimodali oleh masyarakat. Kalau ada calon yang berkampanye, tuan rumah yang kasih sangu (bekal). Sekarang yang kampanye harus bawa duit. Sekarang kampanye identik dengan modal,” katanya.

Persoalan kebuyaan yang paling menonjol, menurut Munim, adalah bahasa. Sebagian besar bahasa nasional saat ini diisi dengan bahasa asing. Salah satu soalnya adalah karena bangsa Indonesia sudah tidak mampu menciptakan barang dan jasa.

“Misalnya karena tidak mampu menciptakan mesin komputer sendiri, kita pakai saja istilah itu, sampai ke nama-nama perangkatnya,” katanya.

Dalam hal lain para akademisi Indonesia menerima begitu saja berbagai istilah dari luar tanpa melalui proses pengindonesiaan terlebih dahulu. Ia mencontohkan istilah demokrasi dan HAM.

“Padahal bahasa itu penuh dengan konsep. Bukan berarti para funding fatehers kita tidak membaca konsep demokrasi dan HAM, tapi mereka memilih istilah kemanusiaan dan kedaulatan rakyat,” katanya. Sumber: NU Online