diobrolin.com

Indonesia Ngobrol, Ngobrolin Indonesia

JOMBANG - Peringatan haul KH Abdul Wahab Chasbullah yang ke-43 tahun ini diperkirakan akan lebih semarak dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah kegiatan disiapkan dalam rangkaian acara tersebut.

Hal ini terlihat dari keseriusan panitia yang melangsungkan rapat persiapan haul di dalem kasepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas Jombang Jawa Timur beberapa waktu lalu. Koordinasi ini melibatkan seluruh panitia yang ditunjuk sebagai koordinator, baik sebelum, saat dan usai kegiatan haul.

Kegiatan yang akan mengiringi peringatan haul antara lain pameran foto dan sejumlah dokumen seputar kiprah KH Abdul Wahab Chasbullah atau Mbah Wahab. “Kegiatan ini akan berlangsung sejak tanggal 1 hingga 6 September,” kata juru bicara panitia, H Mujtahidur Ridho kepada NU Online, Kamis (7/8).

Mantan Ketua Umum IPNU ini menandaskan, untuk keperluan pameran, pihaknya sudah menghubungi Perpustakaan PBNU di Jakarta dan Museum NU di Surabaya. “Alhamdulillah, sejumlah dokumen yang selama ini belum diketahui khalayak akan diperlihatkan kala pameran,” katanya. Ribuan foto dan hasil liputan beberapa media maupun manuskrip yang memperbincangkan kiprah Mbah Wahab akan dipamerkan.

Kegiatan haul juga akan diisi dengan penampilan hadrah dari kelompok Ikatan Seni Hadrah Republik Indonesia atau Ishari. “Karena seperti diketahui, antara Mbah Wahab dan Ishari ibarat dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan,” ungkap Ridho.

Penampilan seni hadrah tradisional ini akan berlangsung pada hari Jum’at malam dan melibatkan perwakilan Ishari se Jawa Timur. Sebelumnya yakni tanggal 4 September akan diberikan santunan kepada sejumlah anak yatim dan kaum dhuafa.

Yang cukup istimewa dan berbeda dengan haul Mbah Wahab sebelumnya adalah akan dilangsungkannya wisuda dari Universitas KH Abdul Wahab Hasbullah atau Unwaha. Sebelumnya kampus ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum atau STAIBU. Sehingga, wisuda kali ini merupakan yang pertama semenjak perubahan status tersebut.

“Bahkan bila tidak ada halangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh berkenan hadir dan memberikan orasi ilmiah,” kata Gus Edo, sapaan akrabnya.

Puncak dari kegiatan haul adalah pengajian umum yang akan dihadiri Pejabat Rais Aam PBNU KH Musthofa Bisri. Secara khusus, pihak keluarga datang langsung ke kediaman beliau di Rembang untuk menemui dan mengundang Gus Mus. “Dan insyaallah beliau berkenan hadir,” tandas Gus Edo.

KH Abdul Wahab Chasbullah Award

Pada saat acara puncak ini juga akan diserahkan KH Abdul Wahab Chasbullah Award, sebuah apresiasi dari dzurriyah (keluarga) Mbah Wahab terhadap sejumlah orang yang memiliki kepedulian terhadap tiga hal.

“Pertama adalah mereka yang memiliki kepedulian dan berperan besar dalam bidang pendidikan,” katanya. Selanjutnya adalah mereka yang memiliki semangat dalam menggerakkan ekonomi warga, serta kalangan yang mempunyai perhatian dan menjadi ujung tombak bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama di komunitasnya.

“Untuk tahun ini, KH Abdul Wahab Hasbullah Award baru akan memberikan penghargaan kepada tiga kategori tersebut, sebagai bagian dari apresiasi keluarga atas kiprah orang-orang hebat di lingkungan masing-masing,” terangnya. Diharapkan, tradisi memberikan penghargaan akan selalu dilakukan setiap tahun.

Untuk bisa mencari orang terbaik dengan kiprah yang membanggakan ini, panitia telah melakukan komunikasi kepada sejumlah kalangan. “Akhirnya diputuskan ada tiga unsur yang akan menjadi juri bagi penghargaan ini yakni dari unsur keluarga atau dzurriyyah Mbah Wahab, PWNU Jawa Timur serta kalangan media massa,” ungkapnya.

Pada saat yang sama, Gus Edo sangat berharap peran serta masyarakat untuk bisa mengusulkan para pegiat pendidikan, ekonomi dan jam’iyah NU kepada panitia. Selanjutnya usulan dari masyarakat ini akan kami verifikasi dengan tim juri yang juga dilanjutkan dengan melakukan pengecekan langsung atas kiprah tersebut. “Karena itu peran atau usulan dari warga sangat ditunggu demi terpilih para nominator yang diharapkan,” pungkas Gus Edo.

Sumber: NU Online

KUDUS - Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kudus akan mengadakan Halal Bihalal dan Ngaji Kretek di Hotel @Hom kota Kudus, Jawa Tengah, Jumat (8/8). Kegiatan bertema “Kretek, dari Diskriminasi hingga Telikungan Kapitalisme Global” ini menghadirkan sejumlah pakar, praktisi rokok dari berbagai disiplin ilmu.

Mereka yang menjadi nara sumber itu antara lain Joko Heryanto dari Divisi Riset dan Development PT. Djarum, Hasan Aoni Aziz US (Sekjen Gappri), H. Ahmad Faiz, LC. MA. (dosen Selcuk University, Turki) H. Mawahib (Ketua Baleg DPRD Kudus), dan Zamhuri (Deputi Riset Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia/MPKKI). Masing-masing nara sumber akan mengupas tinjauan rokok kretek dari perspekstif agama.ekonomi dan budaya.

Ketua panitia Rosidi mengatakan, persoalan tembakau belakangan ini telah ramai menjadi bahan perdebatan banyak kalangan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan yang membatasi kretek sehingga menimbulkan pro dan kontra.

“Membicarakan kretek bukan hanya membicarakan suatu jenis tanaman semata melainkan menguak makna politis yang menyelubunginya,” paparnya kepada NU Online, Kamis (7/8).

ISNU Kudus, katanya, bermaksud memberikan konstribusi pemikiran dalam rangka menyikapi adanya kebijakan terkait kretek ini. Terlebih lagi rokok di kota Kudus merupakan aset potensial bagi kepentingan daerah.

“Momentum halal bihalal kita akan ngaji atau mendiskusikan kretek dengan harapan para kader kader NU bertambah wawasan pengetahuan mengenai kretek,” imbuh Eros, panggilan akrabnya.

Kegiatan yang akan berlangsung siang hari ini, terselenggara berkat kerja sama antara ISNU dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.

Sumber: NU Online

JAKARTA - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas secara tegas melarang kelompok garis keras Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) masuk daerahnya. Ia mengatakan, pihak-pihak di Banyuwangi, baik aparat pemerintah daerah, kepolisian, TNI, organisasi keagamaan, maupun elemen masyarakat lainnya, akan kompak mencegah penyebaran ideologi radikal yang ingin masuk ke Banyuwangi.

"Posisi kami sebagai kepala daerah sangat jelas, yaitu melarang pendirian organisasi militan ISIS dan penyebaran ideologinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi," ujar Anas yang juga mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tersebut dalam siaran pers, Rabu (6/8).

Di Banyuwangi, sambung Anas, pihaknya getol menyosialisasikan nilai-nilai keagamaan yang ramah dan toleran. Radikalisme bisa meretakkan bangunan kebangsaan dan menimbulkan kerugian bagi bangsa. "Karena itu, kami rutin menggelar pertemuan yang diikuti para tokoh lintas agama. Berbagai program pembangunan juga melibatkan umat lintas agama," ujarnya.

Anas mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan untuk mengidentifikasi adanya penyebaran radikalisme dan terorisme di Banyuwangi. Apalagi, posisi Banyuwangi cukup strategis sebagai pintu masuk maupun pintu keluar dari Bali yang selama ini kerap dijadikan lokasi sasaran aksi radikal.

"Alhamdulillah, sejauh ini situasi kondusif. Para tokoh agama selalu menyampaikan pesan yang sejuk dan menebarkan manfaat bagi semua umat. Kami akan merawat kebhinnekaan Indonesia dari Banyuwangi," katanya.

Sumber: NU Online

JAKARTA - Pemerintah Cina melarang pria berjenggot dan perempuan berjilbab menaiki bus umum di wilayah konflik Xinjiang karena alasan keamanan.

Xinjiang, yang terletak di wilayah Cina bagian barat, dihuni sebagian besar kaum muslim Uighur yang berbahasa Turki.

Wilayah ini belakangan dilanda aksi kekerasan dan pemerintah Cina menuduh kelompok militan Uighur sebagai dalangnya, sebagaimana dilaporkan oleh laman BBC Indonesia.

Pihak berwenang di kota Karamay, seperti dilaporkan kantor berita Reuters dan AFP, telah melarang orang-orang berkerudung, berjilbab, berpakaian longgar, serta berjenggot panjang untuk menaiki bus umum.

Orang-orang yang mengenakan pakaian yang disertai logo bulan bintang juga dikenai larangan menaiki angkutan umum. Lambang ini dikaitkan dengan logo kelompok separatis di wilayah itu.

Mengutip laporan harian Karamay yang diterbitkan Partai Komunis setempat, larangan ini dikeluarkan aparat keamanan dan Partai Komunis sebagai langkah antisipasi keamanan menjelang kejuaraan atletik di kota itu.

"Mereka yang tidak mematuhi, akan dilaporkan kepada aparat kepolisian," demikian laporan surat kabar tersebut.

Diskriminatif

Bulan lalu, pihak berwenang di ibu kota Xinjiang, Urumqi, telah melarang penumpang bus yang membawa barang-barang seperti pemantik rokok serta air untuk mencegah kemungkinan adanya serangan kekerasan.

Aktivis Uighur yang berada di pengasingan mengatakan kebijakan represif pemerintah Cina di Xinjiang, termasuk kontrol terhadap warga muslim, telah memicu kerusuhan di wilayah itu.

Kekerasan etnis dan separatisme membuat Cina memperketat keamanan wilayah Xinjiang.

Alim Seytoff, presiden Asosiasi Uighur Amerika yang berbasis di Washington, menyebut kebijakan Cina ini sebagai rasis dan diskriminatif.

Ratusan orang telah tewas dalam berbagai kerusuhan di Xinjiang dalam 18 bulan terakhir. Alasan keamanan membuat wartawan kesulitan untuk mendapatkan informasi yang independen.

Sebelumnya, sekitar 100 orang tewas ketika penyerang yang menggunakan pisau melakukan serangan di wilayah selatan Xinjiang, kata media pemerintah.

Selain pria berjenggot panjang, perempuan yang berjilbab juga dilarang naik bus umum.Polisi mengatakan telah menembak mati 59 orang yang dituduh sebagai "teroris".

Sebuah bom bunuh diri juga menewaskan 39 orang di sebuah pasar di Urumqi, bulan Mei lalu.

Sumber: NU Online

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan pemerintah Orde Baru merangsang bangkitnya ideologi negara Islam yang sempat ditumpas sebelumnya.

"Pemerintah Orde Baru melalui operasi intelijen yang dipimpin Ali Murtopo merangsang dan mendorong munculnya kembali ideologi negara Islam. Itu merupakan strategi politik pemerintah saat itu," kata Slamet Effendy Yusuf dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Karena itu, menurut Slamet, ideologi negara Islam di Indonesia yang kembali mengemuka dengan adanya video dukungan terhadap Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) bukanlah hal baru.

"Di Indonesia ini masih banyak pihak yang berpikir aneh-aneh. Seperti kelompok kanan yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Itu sebenarnya bukan ideologi baru," tuturnya.

Slamet mengatakan ideologi negara Islam di Indonesia bermula dari gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dicetuskan SM Kartosuwiryo di Jawa Tengah, Daud Beureuh di Aceh dan Kahar Muzakar di Makassar.

Karena dirangsang oleh pemerintah Orde Baru, beberapa anak buah Kartosuwiryo yang masih tersisa kemudian menghidupkan kembali cita-cita mendirikan negara Islam.

"Dari situlah kemudian muncul semakin banyak, seperti di Solo ada Abu Bakar Baasyir. Gerakannya sempat dibubarkan pemerintah sehingga dia kemudian dia pindah ke Malaysia. Saat ini, ideologi tersebut diperparah dengan adanya semangat salafi-wahabi yang tidak toleran dengan perbedaan," katanya.

Karena itu, Slamet menilai larangan Pemerintah terkait perkembangan ideologi ISIS di Indonesia adalah sebuah hal yang tepat.

"Sangat tepat bila yang dilarang adalah ideologinya. NKRI berdasarkan ideologi Pancasila, sedangkan ISIS berdasarkan ideologi yang mengaku Islam tetapi tindakannya sangat tidak islami," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan yang menaung dalam NKRI.

"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8).

Djoko mengatakan setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.

Menkopolhukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.

Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS.

Ia mengutarakan harapannya agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia.

Sumber: NU Online