diobrolin.com

Indonesia Ngobrol, Ngobrolin Indonesia

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta kembali menawarkan beasiswa pendidikan S2 dengan pilihan Prodi Sejarah Kebudayaan/Perdaban Islam dengan konsenterasi Islam Nusantara.

Beasiswa bertajuk Pendidikan kader ulama berlangsung selama 2 (dua) tahun, yakni tahun anggaran 2014 sampai 2015. Peserta harus menetap di pondok pesantren yang ditunjuk untuk mengikuti proses pembelajaran keagamaan Islam (tafaqquh fiddin) dan proses pendidikan magister (S2) pada perguruan tinggi yang ditunjuk.

Peserta yang mengikuti program ini tidak diperkenankan mengundurkan diri atau putus (drop out) dari pelaksanaan program, hingga tercapai target program yang telah ditentukan. Peserta yang lulus seleksi berhak mendapatkan layanan akademis, fasilitas dan biaya hidup (living cost) yang ditentukan dan tidak ada biaya apapun.

Selain bidang Kajian Islam Nusantara, beasiswa juga dibuka untuk program studi Majagemen Pendidikan. Surat edaran mengenai syarat dan ketentuan bisa dibaca di link berikut ini. Berkas pendaftaran klik di link berikut ini.

Syiar NU dari Muktamar ke Muktamar

- Posted in Viral by

JAKARTA - Tahun 2015 yang sebentar lagi tiba menjadi momen penting bagi NU karena pada tahun tersebut, dijadualkan pelaksanaan Muktamar ke-33 NU. Penyelenggaraan Muktamar ke-32 yang berlangsung di Makassar tahun 2010 merupakan momentum penting karena sejak muktamar Medan pada tahun 1956, baru tahun 2010 atau setelah 54 tahun, NU kembali menyelenggarakan muktamar di luar Jawa. Visi penyelenggaraan di Makassar waktu itu jelas, untuk syiar NU di luar Jawa.

NU Online akan menurunkan sejumlah tulisan terkait dengan sejarah penyelenggaraan muktamar NU yang sudah berlangsung selama 32 kali untuk memperkaya perspektif dalam persiapan penyelenggaraan momen musyawarah tertinggi NU ini.

Sejatinya, muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan, penyusun program baru, dan memilih pengurus untuk periode selanjutnya. Acara ini diikuti oleh PBNU, PWNU dan PCNU yang diwakili oleh rais syuriyah, ketua tanfidziyah, katib, sekretaris dan bendahara serta sejumlah peserta tambahan yang diusulkan hadir dalam pertemuan tersebut.

Para peserta disebut muktamirin, terdiri dari peserta, peninjau dan pengamat. Peserta terdiri dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang. Mereka berhak mengemukakan saran dan pendapat terhadap masalah-masalah yang berkembang di dalam persidangan. Peninjau juga berhak menyampaikan saran dan pendapat, tetapi tidak memiliki hak suara. Sedangkan pengamat biasanya merupakan intelektual atau akademisi yang mengikuti jalannya persidangan dalam muktamar. Mereka dapat mengikuti persidangan yang digelar dalam berbagai komisi sesuai dengan minatnya.

Selain itu, terdapat pula penggembira, yaitu warga NU yang sekedar melihat-lihat aktivitas muktamar. Pada muktamar ke-32 NU yang berlangsung di Makassar (2010), jumlah muktamirin sekitar 4.000 orang dan jika ditambah dengan para penggembira, bisa mencapai 8.000 orang.

Muktamar NU membicarakan dan menetapkan:
a. Laporan pertanggungjawaban PBNU yang disampaikan secara tertulis
b. Membahas AD/ART
c. Garis-garis Besar Program Kerja NU untuk 5 (lima) tahun ke depan
d. Membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan
e. Rekomendasi organisasi
f. Memilih rais aam dan ketua umum tanfidziyah

Mengingat luasnya masalah keagamaan yang dibahas, forum bahtsul masail kini dibagi lagi dalam beberapa komisi seperti komisi waqiiyah, qonuniyah, dan maudluiyyah sesuai dengan temanya.

Muktamar pertama diselenggarakan di Surabaya pada 21 Oktober 1926, tak lama setelah NU berdiri dan tetap terselenggara di kota tersebut sampai muktamar ketiga. Pada tahun-tahun berikutnya, muktamar secara berurutan semakin ke wilayah barat. dimulai di Semarang (1929), Pekalongan (1930), Cirebon (1931), Bandung (1932), dan Jakarta (1933) dan kemudian pindah ke kota ujung timur pulau Jawa, Banyuwangi. Setelah periode itu, penyelenggaraanya berjalan secara acak.

Muktamar di luar Jawa pertama kali diselenggarakan di Banjarmasin (1936). Muktamar tahun 1941 direncanakan di Palembang, tetapi gagal karena ada perang Asia Pasifik. Selama enam tahun masa pendudukan Jepang, tidak diselenggarakan muktamar, baru pada 1946, setelah kemerdekaan RI, diselenggarakan muktamar di Purwokerto.

Tempat penyelenggaraan muktamar selalu terkait dengan syiar dan upaya NU membantu umat Islam yang mengalami masalah. Muktamar di Semarang (1929) dikarenakan adanya perpecahan di tubuh Syarekat Islam yang terbagi antara SI Putih dan SI Merah, yang didominasi oleh kelompok komunis. Demikian pula, muktamar Pekalongan (1930) diselenggarakan setelah terjadi konflik hebat antara penduduk dan etnis Tionghoa sehingga NU merasa perlu meredamnya. Muktamar Cirebon (1931) merupakan upaya mengatasi perpecahan umat Islam dalam masalah-masalah keagamaan sedangkan muktamar Bandung (1932) merupakan strategi NU dalam mengembangkan diri di wilayah Priangan.

Sumber: NU Online

YOGYAKARTA - Pengurus Wilayah Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi) NU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berupaya memperkuat kembali hubungan agama dan kebudayaan. Selama ini hubungan keduanya kurang berkembang dan kurang diperhatikan.

NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, memiliki kaitan erat dengan budaya Nusantara. Salah satunya terpatri dalam lembaga bernama pesantren. Namun pesantren sendiri pada perkembangannya lebih berorientasi ke keagamaan.

Untuk memperkuat kembali hubungan agama dan kebudayaan, Lesbumi DIY bekerja sama dengan Kepala Dinas Kebudayaan DIY mengadakan workshop “Seni Pesantren dan Tradisi dalam Budaya Yogyakarta” di Gedung PWNU DIY, Jl. MT. Haryono No. 40-42, Yogyakarta, Rabu (5/11) pagi.

Workshop ini dihadiri oleh lembaga-lembaga PWNU dan Badan Otonom (Banom) se-DIY, seperti IPNU, IPPNU, LAZISNU, LTNU, dan Kru Majalah Bangkit. Acara ini menghadirkan Kepala Dinas Kebudayaan DIY GBPH Yudhaningrat, Kepala Kanwil Kemenag DIY, dan Jadul Maula.

Pada kesempatan itu, Jadul Maula mengajak untuk memperkuat kembali hubungan antara agama dan budaya. Hubungan antara keraton dan pesantren itu saling terkait erat. Seperti Sunan Ampel mendirikan pesantren atas restu Raja Brawijaya V.

“Hubungan genealogi guru-murid di dalam pesantren-keraton sangat erat. Sehingga perlu menegaskan kembali hubungan antara agama dan budaya, “ tutur Pimpinan Pesantren Kali Opak tersebut.

GBPH Yudhaningrat juga menegaskan perkembangan kesenian pesantren berasal dari Walisanga. “Kesenian di pesantren dimulai dari datangnya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh para walisanga. Dialog antara islam dan kebudayaan Nusantara,” tutur adik sultan Hamengkubuwono X.

Ia mencontohkan perkembangan awal tradisi Sekaten. Menurutnya, awalnya tradisi sekaten dibuat oleh Sunan Bonang dan sunan Kalijaga. Sehingga budaya (seni) adiluhung adalah budaya (seni) yang menggambarkan kekuasaan Tuhan. Sehingga seni itu tidak bisa dipisahkan dari keagamaan.

Sumber: NU Online

KUDUS - Diakui sebagai waliyullah, Sunan Kudus memiliki kearifan lokal yang telah menjadi bentuk keberagamaan Indonesia di kota kretek ini. Karena kearifan sunan Kudus ini lebih berkaitan dengan kemaslahatan umat secara umum, berpeluang menjadi kearifan nasional.

Demikian yang disampaikan Mustasyar PCNU Kudus H. Muslim A. Kadir saat menjadi pembicara atas nama cendekiawan Islam dalam acara pembinaan wawasan kebangsaan kepada tokoh agama dan pemuda yang bertempat di ruang pertemuan Lantai IV Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, Selasa (4/11).

H. Muslim mengatakan kearifan sunan Kudus ini telah berkembang menjadi warisan budaya. Dimana, warisan budaya tersebut terlihat pada sikap tidak menyembelih hewan sapi, ornamen dan arsitektur pluralis menara Kudus serta budaya tutur' gusdjigang' (bagus, ngadji dan dagang).

"Konfigurasi sosiokultural ini ternyata mampu menumbuhkan kerukunan dan perdamaian masyarakat (Kudus) secara keseluruhan," tandasnya.

Di depan tokoh agama dan pemuda Kudus ini, H Muslim menyatakan membangun keberagamaan ummat harus ditunjang dengan studi, teknik dan praktek beragama. Menurutnya, dengan studi agama yang benar, agama dapat dibedakan tetapi tidak dipisahkan dari keberagamaan.

"Agama adalah wahyu yang pasti benar dan tidak akan berubah. Sedang keberagamaan merupakan prkatek ajaran agama yang berkaitan dengan dunia nyata," terang Muslim yang menyampaikan keberagamaan Indonesia sebagai pilar kerukunan umat beragama.

Anggota Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) Kudus ini menambahkan materi keberagamaan Indonesia tampil segala kejiwaan,kepribadian individual dan struktur sosial bangsa. Butir-butir keberagamaan tersebut harus tetap berpangkal pada agama masing-masing dan bertemu pada lapis teknik operasional.

"Karenanya toleransi, persaudaraan serta membangun kemitraan spriritual harus terus dikembangkan sehingga tetap terjaga kerukunan ummat beragama di tengah keberagamaan," lanjut Muslim.

Disamping H. Muslim A Kadir, acara yang diselenggarakan pemerintah kabupaten Kudus ini juga menghadirkan pembicara dari tokoh agama yang lain.

Sumber: NU Online