diobrolin.com

Indonesia Ngobrol, Ngobrolin Indonesia

JOMBANG - Sebuah video beredar di masyarakat Jombang Jawa Timur. Terlihat, tiga orang pria terikat di atas pohon dan dicambuk. Diduga, terjadi di salah satu pondok pesantren di Jombang.

Pengasuh PP (Pondok Pesantren) Tebuireng Jombang, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, menegaskan hukum cambuk untuk santri di pesantren sangat tidak manusiawi.

Bagi adik kandung KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini, masih cara menghukum tapi lebih mendidik, daripada menerapkan hukum cambuk.

Pernyataan Gus Solah itu sebagai reaksi atas beredarnya sebuh video yang berisi pencambukan tiga orang santri. Apalagi, lokasi hukum cambuk itu kuat dugaan berada di salah satu pesantren di Jombang.

"Saya kaget dan prihatin dengan adanya video tersebut," ujar adik kandung almarhum Gus Dur ini ketika dihubungi lewat ponselnya, Minggu (7/12/2014).

Gus Solah mengatakan, dirinya belum pernah melihat video yang dimaksud. Dia justru mengetahui fenomena itu ketika dihubungi wartawan.

"Sekali lagi, hukuman cambuk sangat tidak manusiawi," ujarnya menegaskan.

Mantan Wakil Ketua Komnas HAM ini menambahkan, di PP Tebuireng tidak pernah ada kebijakan yang menghukum santri dengan cara-cara kekerasan.

Semuanya dilakukan dengan metode yang bersifat mendidik. Jika memang pihak pesantren tidak sanggup atau santri sudah kelewat batas melakukan pelanggaran, maka solusinya dikeluarkan dari pesantren.

"Kalau di Tebuireng tidak ada menghukum santri dengan cara kekerasan seperti hukum cambuk. Kalau memang ada santri melakukan pelanggaran ya kita peringatkan. Nah, kalau sudah keterlaluan, cukup kita keluarkan dari pesantren. Yakni, yang bersangkutan kita kembalikan kepada orang tuanya," ujarnya.

Seperti diberitakan, sebuah video berdurasi 5 menit 21 detik berisi kekerasan terhadap santri beredar di Jombang, Sabtu (6/12/2014). Dalam video tersebut, tampak sejumlah orang yang diduga pengurus pondok pesantren mengikat tiga orang santri di sebuah pohon dengan kondisi mata ditutup.

Salah seorang dengan berbicara di depan umum langsung memerintahkan agar mereka mencambuki tiga santri dengan menggunakan dua bilah bambu. Masing-masing santri yang terikat di pohon itu dicambuk sebanyak 35 kali.

Sumber: Inilah.com

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menghentikan Kurikulum 2013 karena dinilai sangat memberatkan peserta didik.

"Saya sendiri saja mengaku bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 sangat kacau dan memberatkan anak didik. Untuk itu, saya sangat setuju kalau itu dihentikan," tegas Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj di Mataram, Sabtu.

Said Aqil berharap pemerintah segera melakukan perbaikan, demi kebaikan dunia pendidikan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia untuk disempurnakan.

"Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester terakhir," kata Anies Baswedan di Jakarta, kemarin.

Sumber: NU Online

JAKARTA - Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor PBNU Jakarta, Jum’at (5/12), akhirnya memilih Jombang sebagai tuan rumah Muktamar ke-33 NU yang akan dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2015 mendatang.

Rapat berlangsung cukup alot. Beberapa pengurus menyampaikan pendapat masing-masing mengenai tempat muktamar yang paling pas dari tiga wilayah telah  diusulkan dalam munas kemarin, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Dari tiga usulan, forum akhirnya menjurus ke dua tempat yakni Medan Sumatera Utara dan Jombang Jawa Timur. Sekitar separuh dari jumlah pengurus mengusulkan perlunya muktamar di Medan dengan alasan utama agar NU tidak terkonsentrasi di Jawa, terutama Jawa Timur.

“Sumatera Utara ini juga secara geopolitik dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand. Ini cukup strategis apalagi pada 2015 akan mulai diberlakukan Masyakarat Ekonomi ASEAN,” kata Wakil Sekjen PBNU H Enceng  Shobirin Najd.

Sementara itu usulan pelaksanaan muktamar di Jombang dimaksudkan untuk menggembalikan semangat NU seperti pada awal berdirinya. Para ulama pendiri NU berasal dari Jombang.

Rais Syuriyah PBNU KH Mas Subadar mengatakan, muktamar di Jombang juga sangat penting dalam rangka menggembalikan ruh NU yang akan mendekati usia 100 tahun.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, Rais Aam PBNU KH Musthofa Bisri (Gus Mus) akhirnya memilih muktamar dilaksanakan di Jombang. “Sambil muktamar nanti para pengurus NU seluruh Indonesia akan berziarah ke makam para muassis NU,” tambah Gus Mus.

Sebagai jalan tengah Gus Mus, dalam keempatan itu juga menyepakati usulan Ketua PBNU Imam Azis agar berbagai kegiatan pramuktamar dipusatkan di dua alternatif tempat yang diusulkan, yakni NTB dan Sumatera Utara.

Selain menyepakati tempat Muktamar, Rapat Harian yang dipimpin oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj juga menetapkan dua ketua PBNU, masing-masing H Slamet Effendi Yusuf sebagai ketua pengarah (SC) dan H Imam Aziz sebagai ketua pelaksana (OC) muktamar ke-33.

Sumber: NU Online

JOMBANG - Perwakilan santri pondok pesantren sekabupaten Jombang mengadakan bahtsul masail di masjid Jami’ pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Mereka mengangkat perihal keabsahan Dewan Perwakilan Tandingan menurut perspektif fiqih.

Kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis (4/12) malam oleh Pengurus FBMPP (Forum Bahtsul Masail Pondok Pesantren).

Menurut salah seorang panitia, “Forum ini bertujuan mencari solusi dari berbagai masalah yang teradi di tengah masyarakat.”

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai pondok pesantren, madrasah diniyyah dan pengurus NU Jombang. Mereka membahas pertanyaan, apakah tindakan yang dilakukan oleh Koalsisi Iindonesia Hebat bisa dibenarkan dalam perspektif fiqih? Apakah dalam masalah ini Koalisi Indonesia Hebat bisa dikatakan bughot (pemberontakan)?

Dalam menjawab dua pertanyaan tersebut, peserta bahtsul masa'il (musyawirin) berdialog secara sehat. Mereka mengeluarkan pendapat berdasarkan dalil yang dirujuk dari kitab kuning mu'tabaroh (diakui).

Peserta bahtsul masa'il ini akhirnya menyepakati bahwa tidak dibenarkan apa yang telah dibuat oleh KIH. Karena dalam kepemimpinan tidak boleh ada dualisme. Sementara pertanyaan kedua dijawab bahwa itu bukanlah bughot (pemberontakan). Karena DPR bukanlah imam sedangkan bughot ditujukan pada imam.

Sumber: NU Online

MATARAM - Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj menilai maraknya peredaran minuman keras (miras) lantaran tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dan aparat hukum dalam menghukum pelakunya.

"Kasus-kasus miras oplosan terjadi karena pemerintah tidak memberikan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku. Padahal sudah banyak korban yang berjatuhan karena mengonsumsi minuman beralkohol tersebut," tegas Said Aqil Siradj di Mataram, Sabtu.

Menurut dia, banyak peraturan daerah dan hukum yang mengatur miras, namun tak satu pun yang dapat mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelaku, meskipun sudah meminta banyak korban jiwa.

"Kalau hukum masih saja tetap seperti itu, maka jangan heran kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi," kata dia.
Dia mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menerapkan hukuman setimpal terhadap para pelaku.

Guna mengatasi peredaran miras, Said Aqil mendukung usul pelarangan minuman keras beralkohol oplosan, melalui aturan pemerintah agar tidak lagi jatuh korban tewas akibat menenggak minuman jenis tersebut.

"Saya sangat mendukung kalau ada perubahan aturan mengenai peredaran miras ini," ujar Said.

Kamis (4/12), 25 orang meninggal dunia akibat miras oplosan di Garut, Jawa Barat, sementara di Sumedang delapan orang tewas akibat miras oplosan.

Sumber: NU Online

Pers dan pemerintah sejumlah negara Barat mulai menanggalkan kata "negara" dalam menyebut kelompok ekstremis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS atau ISIL) yang kemudian menyebut diri "Negara Islam" (IS), dan menggantinya dengan kata Daesh dari Bahasa Arab.

Menurut jaringan televisi CBS News Network di Kanada, Amerika Serikat mulai meninggalkan kata ISIL atau ISIS atau IS, dan menggantinya dengan kata akronim dari Bahasa Arab, Daesh, karena dinilai untuk lebih merendahkan kelompok militan itu.

Saat berbicara di Brussels, Belgia, beberapa hari lalu, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mulai memakai istilah ini.

Saat itu Kerry berkata, "Dalam waktu kurang dari tiga bulan komunitas internasional telah bersama-sama membentuk koalisi yang menjadi langkah penting dalam mendegradasi dan mengalahkan ISIL atau Daesh.”

"Daesh masih terus melakukan kejahatan-kejahatan yang mengerikan," sambung Kerry.

Namun, pemerintah Kanada, Australia dan Inggris masih menggunakan kata ISIL, sedangkan negara-negara lainnya dan banyak media massa menyebut "Negara Islam" atau "IS".  Media Kanada sendiri lebih memilih ISIS.

Pemerintah Prancis-lah yang pertama kali menggunakan sebutan Daesh pada ISIS sejak September lalu.

Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius malah meminta media massa dan negara-negara lain mengikuti langkah Prancis.

"Ini kelompok teroris, bukan negara. Saya tak merekomendasikan kata 'Negara Islam' karena istilah itu mengaburkan batasan antara Islam, muslim, dan kaum militan," kata Fabius.

"Orang-orang Arab menyebut mereka 'Daesh' dan saya akan menyebut mereka 'Si Bengis Daesh," sambung Fabius.

"Daesh" sebenarnya akronim singkatan Bahasa Arab dari ISIS (al-Daullah al-Islamiyah fil 'Iraq wal-Sham), tapi kedengaran seperti kata daes dan dahes dalam Bahasa Arab yang berarti 'orang yang menyebarkan perselisihan'.

Mantan menteri luar negeri AS Hillary Clinton juga menolak istilah "Negara Islam".

Di Ottawa, Oktober silam, Clinton menjelaskan alasan penolakannya itu.

"Apa pun sebutan Anda, entah ISIS atau ISIL, saya menolak menyebut mereka 'Negara Islam', karena mereka bukan Islam dan bukan pula negara," kata Clinton seperti dikutip CBS News Network

Sumber: NU Online

IPPNU Probolinggo Fokus Bentuk Komisariat

- Posted in Viral by

PROBOLINGGO - Dalam rangka untuk menyiapkan kader sebanyak-banyaknya sebagai restrukturisasi kepengurusan, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Probolinggo saat ini tengah fokus membentuk Pimpinan Komisariat (PK) IPPNU di seluruh lembaga pendidikan.

Untuk membentuk kepengurusan ini, IPPNU Kabupaten Probolinggo menggandeng Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Kabupaten Probolinggo. Selain itu juga intens menjalin komunikasi dengan organisasi sekolah seperti OSIS dan lain sebagainya.

”Alhamdulillah, rencana pembentukan ini mendapatkan respon yang positif dari lembaga madrasah maupun sekolah umum. Bahkan pihak lembaga termasuk OSIS menyatakan siap berkoordinasi dengan harapan kegiatannya lebih aktif,” ungkap Ketua PC IPPNU Kabupaten Probolinggo Lika Kurniawati, Sabtu (6/12).

Sebelum membentuk komisariat di masing-masing lembaga, jelas Lika, pihaknya terlebih dahulu gencar melakukan sosialisasi terkait manfaat dan fungsi dibentuknya IPPNU.

”Pembentukan komisariat ini merupakan kaderisasi di tubuh NU yang menjadi amanah utama bagi IPPNU. Sehingga kaderisasi di organisasi NU bisa terus berjalan dengan baik. Pasalnya dari sini nantinya akan muncul calon pengurus NU handal di masa depan,” jelasnya.

Menurut Lika, kader muda NU yang menjadi bagian dari IPPNU harus selalu siap untuk menjaga dan berani menjalankan tugas organisasi dengan penuh keikhlasan. ”Kuncinya hanya satu, saling kerja sama dan komunikasi agar roda organisasi bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Dengan pembentukan komisariat ini Lika mengharapkan memberikan manfaat dan bekal kepada kader-kader muda NU sehingga materi-materinya bisa diterapkan di lingkungan madrasah khususnya.

”Laksanakan amanah dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Yakinlah bahwa dengan IPPNU semua akan menjadi mudah dalam meraih kesempurnaan hidup. Apalagi dengan bergabung dengan IPPNU pengalaman bisa bertambah dan lebih luas,” pungkasnya.

Sumber: NU Online

WAYKANAN - Ketua GP Ansor Way Kanan meminta kader Ansor untuk mencintai lingkungan. Ia menilai pemeliharaan lingkungan hidup memberikan maslahat bagi individu serta kualitas lingkungan hidup mendatang. Secara konkret Gatot mengajak kadernya untuk memanfaatkan limbah rumah tangga di daerah masing-masing.

"Banyak sampah anorganik seperti botol minuman berenergi hingga sirup tidak bisa dimanfaatkan. Dijual juga tidak laku. Makanya banyak pemulung tidak mengambilnya," kata Gatot Arifianto yang bergelar adat Lampung Ratu Ulangan itu di Blambangan Umpu, Sabtu (6/12).

Gatot menambahkan, jajaran GP Ansor Way Kanan telah berdiskusi perihal pemeliharaan lingkungan. Ia menginstruksikan kader Ansor untuk bisa memanfaatkan limbah tersebut.

"Para kader Ansor dan Banser Way Kanan di setiap pimpinan anak cabang dan Satuan Koordinasi Rayon (Satkoryon) diharapkan mengumpulkan limbah botol minuman energi hingga sirup. Jika terkumpul 5.000 botol, GP Ansor Way Kanan akan menukarnya dengan mesin pencuci mobil  yang bisa digunakan untuk mencuci sepeda motor," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, Pimpinan Cabang GP ANSOR Way Kanan bukan mendorong kader jadi pemulung. "Memaknainya jangan demikian, namun siapa yang menanam akan memanen. Siapa berusaha akan dapat hasil. Bayangkan jika tanah penuh botol yang tidak laku dijual, tentu akan mengerikan. Karena itu, gunakan hal tidak bernilai menjadi bernilai. Saya pribadi menilai menjadi pemulung  yang benar itu mulia, tidak nista, 'bersih' meski kotor, tidak 'bersih' tapi kotor seperti para koruptor," ujar Gatot lagi.

Ansor Way Kanan, kata Gatot, mengajak kader mengubah sampah atau limbah jadi rupiah. Menurutnya, mesin pencuci mobil atau sepeda motor hasil dari botol-botol limbah nantinya harus dimanfaatkan untuk membuka jasa cuci kendaraan.

"Ada 14 kecamatan di Way Kanan. Jika semua PAC Ansor atau Satkoryon Banser bisa memiliki jasa cuci kendaraan, Ansor Way Kanan akan menjadi organisasi pemuda yang mandiri. Untuk menanam padi, petani berani kotor, dan hasilnya jelas, kebutuhan pokok manusia. Fakta singkat mengenai petani tersebut harus dicamkan kader Ansor Way Kanan," demikian Gatot Arifianto.

Sumber: NU Online