diobrolin.com

Indonesia Ngobrol, Ngobrolin Indonesia

Ketua PBNU H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan keresahannya perihal alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia. Di hadapan peserta rapat Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, Gus Ipul mengusulkan agar kasus pertanahan dimasukkan dalam pembahasan sidang komisi rekomendasi.

“Akan bagaimana nanti kepemilikan tanah pada 20 tahun mendatang?” kata Gus Ipul di Jakarta, Senin (9/3) sore.

Menurutnya, NU perlu menjadikan muktamar ke-33 ini sebagai momentum untuk berbicara soal agraria. Banyak sekali persoalan di dalamnya. “Kalau lahan pertanian menyusut, mau tidak mau kita mesti mengimpor kebutuhan,” ujar Gus Ipul.

Ia mengemukakan data pendukung yang menyebutkan semakin menyusutnya tanah garapan. Keadaan ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

“NU perlu bicara keras soal tanah. Kalau tidak, akan jadi apa nanti sawah kita?” tutup Gus Ipul yang diamini peserta rapat kesiapan Muktamar.

Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU menyetujui usulan Gus Ipul. Panitia mengakomodasi masukan ini ke dalam sidang rekomendasi Muktamar Ke-33 NU pada Agustus mendatang di Jombang.

Sumber: NU Online

Pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah mengusulkan kepada penanggung jawab sidang komisi bahtsul masail Muktamar Ke-33 NU untuk membuat tata tertib sidang yang lebih ketat. Dengan aturan baru ini, sidang komisi bahtsul masail bisa lebih produktif dengan hasil memuaskan.

Usulan ini datang dari Rais Aam PBNU KH A Musthofa Bisri (Gus Mus) pada rapat persiapan Muktamar NU di Jakarta, Senin (9/3) sore.

Menurut Gus Mus, panitia sidang bahtsul masail (BM) perlu mengefektifkan forum sidang. Pasalnya, draf yang akan dimusyawarahkan nanti itu, harus terbahas semua sehingga ada hasilnya tanpa ada masalah yang terlewat.

“Pemimpin sidang perlu menolak ‘ibarat’ yang sudah dikemukakan oleh salah satu peserta sidang. Kalau substansinya sama dengan penulis dan sumber berbeda tidak perlu lagi diangkat,” kata Gus Mus.

Pengulangan semacam itu membuat pembahasan menjadi jalan di tempat. Sambil guyon, Gus Mus mengatakan bahwa sidang BM tidak perlu dipimpin oleh mereka yang terlalu baik hati. Karena, pemimpin sidang BM yang baik hati akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengemukakan ‘ibarat’ serupa.

“Kalau tidak diberi waktu, kasihan peserta. Karena mereka datang dari jauh sudah mempersiapkan ‘ibarat’ itu,” ujar Gus Mus meniru apa yang pernah dikemukakan KH Ali Yafi dan KH Maemun Zubair saat memimpin sidang BM di Muktamar Ke-27 NU pada 1984 di Situbondo.

Sumber: NU Online

Anggota Senat Australia, Nick Xenophon, Selasa (10/3/2015) datang ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk meminta dukungan atas keinginan pemerintahnya agar hukuman mati terhadap duo 'Bali Nine' ditunda.

"Kami sadar (pemberlakuan) hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu kami tidak meminta dibatalkan, tapi mohon untuk itu ditunda, agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar," kata Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia, Syech Kafrawi Abdurrahman Hamzah, peterjemah sekaligus pendamping kedatangan Nick Xenophon ke PBNU.

Dua orang delegasi dari Australia itu diterima oleh Syuriyah PBNU KH. Masdar F. Mas'udi, Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsyudi Syuhud, Bendahara Umum PBNU H. Bina Suhendra, Ketua PBNU H. Mohammad Maksoem Mahfudz, H. Slamet Efendi Yusuf, H. Iqbal Sullam, dan H. Kacung Marijan.

"Jadi kami ingin mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia, dan juga umat agama lain di sini, termasuk Pemerintah Indonesia, bahwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah menunjukkan keinginan bertobat yang kuat. Islam adalah agama rahmat, mengedepankan pengampunan, maka sudah sewajarnya dua warga Australia itu mendapatkan pengampunan," tambah Kafrawi.

Lebih lanjut Kafrawi mengatakan, pihaknya khawatir jika hukuman mati tetap diberlakukan terhadap duo 'Bali Nine' maka yang terjadi adalah permusuhan antara Australia dan Indonesia.

Menjawab keinginan yang disampaikan delegasi Australia, Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsudi Syuhud menegaskan sikap PBNU yang mendukung hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba.

"Tidak semua hukuman mati kami dukung. Ketika Pemerintah Mesir akan mengeksekusi mati tahanan politik, kami bersurat ke PBB agar bisa menghentikan itu. Tapi kalau narkoba beda, karena narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya," tegas Marsudi.

Nick Xenophon mengaku bisa menerima sikap keras PBNU terhadap rencana hukuman mati duo 'Bali Nine'. Meski tetap berharap hukuman mati ditangguhkan, dia mengaku tak bisa mengintervensi hukum yang diterapkan di Indonesia.

Sumber: NU Online

Kejahatan narkoba adalah persoalan bangsa, Australia harus mengerti hal itu. Umat Islam di sana juga tidak perlu membela pengedar narkoba yang telah sah divonis mati menurut sistem hukum Indonesia dengan terus mengharapkan keterbukaan hati pemerintah dan bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua PBNU, KH Slamet Effendi Yusuf saat menerima Independent Senator of South Australia, Nick Xenophon dan Mufti Islam Australia, Syekh Kafrawi Abdurrahman Hamzah di Kantor PBNU, Selasa (10/3) sore.

Kedua tokoh yang mengaku tidak sama sekali mewakili pemerintah Australia tetapi mewakili umat Islam di Australia ini diterima oleh Sekjen PBNU H Marsudi Syuhud dan Syuriah serta jajaran Ketua PBNU, KH Masdar Farid Mas’udi, H Iqbal Sulam, dan Prof Dr H Kacung Marijan, serta Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra.

“Perlu diketahui, pengedar narkoba asal Australia di Indonesia semakin banyak, ini kejahatan luar biasa, jika hukuman mati tidak dijalankan, martabat bangsa hanya akan diremehkan, umat Islam di sana tak perlu khawatir, jika ada permasalahan, NU pasti akan bantu,” tegas Slamet kepada Kafrawi.

Sementara itu, Kiai Masdar menambahkan, kejahatan narkoba ini merusak dan membunuh banyak orang untuk kepentingan pribadi dan finansial.

“Saya kira pemerintah Indonesia sudah baik dengan menghormati langkah hukum ‘Duo Bali Nine’. Di Singapura, terpidana mati narkoba tak bisa lagi mengajukan langkah hukum apapun setelah vonis dijatuhkan,” ujar Masdar.

Menyambung apa yang disampaikan Kiai Masdar, Marsudi Syuhud juga tak habis pikir, kenapa banyak kasus vonis mati narkoba di Singapura dan negara lain, tetapi negara-negara seperti Australia, bahkan PBB sendiri bungkam. “Sedangkan di Indonesia kalian bersuara keras, bahkan menentang kedaulatan hukum pemerintah Indonesia,” ucapnya.

Kafrawi yang juga Imam Masjid Alice Spring Mosque mengaku, kedatangannya bersama senator Nick berharap agar pemerintah dan bangsa Indonesia terketuk hatinya memberikan pengampunan terhadap dua terpidana mati Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

“Saya menyampaikan pesan dari umat Islam Australia, karena kami yakin bangsa Indonesia akan terketuk hatinya,” harapnya.

Mereka juga mengakui, ungkitan PM Tony Abbott yang dinilai sangat memalukan terkait bantuan Australia kepada korban Tsunami Aceh 2004 silam. “Langkah ini sangat memalukan,” ujar Nick singkat.

Seperti yang telah diinformasikan, sebelum melakukan pertemuan ini, Kafrawi juga telah berupaya menemui tokoh NU lain, KH Hasyim Muzadi dengan tujuan yang sama.

Sumber: NU Online

Ketua PBNU H Slamet Effendy Yusuf menginstruksikan seluruh jajaran NU di tingkat Ranting, MWC, Cabang, dan Wilayah seluruh Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah yang kongkrit, terencana dan berkoordinasi dengan aparatur keamanan guna mewaspadai berkembangnya paham-paham yang dapat mengakibatkan terganggunya integritas nasional, misalnya berkembangnya paham ISIS, paham yang menolak Pancasila.

Instruksi ini dikeluarkan sehubungan dengan rekrutmen yang intensif yang dilakukan oleh ISIS, terbukti yang dilakukan pemuda-pemuda Indonesia, maupun warga Indonesia yang melibatkan diri di dalam kegiatan ISIS dengan pergi ke kawasan Suriah dan Irak.

“Maka PBNU meminta seluruh warga NU dan pengurus NU, khususnya kepada gerakan pemuda Ansor untuk secara cermat membantu aparatus keamanan dengan memberikan informasi apabila terdapat kegiatan yang mencurigakan, termasuk kegiatan yang memakai cover ibadah, yaitu pergi umroh, yang kemudian diteruskan untuk perjalanan ke Suriah atau Irak,” tandasnya di gedung PBNU, Selasa (10/3).

Dalam waktu yang bersamaan PBNU juga mengharapkan lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan seluruh lembaga di lingkungan NU, untuk memberikan keterangan yang benar, menginformasikan, dan mensosialisasikan bahwa ISIS serta paham yang menolak NKRI bertentangan dengan prinsip NU.

“Kita mengharapkan ada intensifikasi pemahaman yang benar tentang Islam, khususnya Islam Nusantara, yang diharapkan memberi topangan kuat bagi kelestarian NKRI,” tegasnya.

“Warga NU dan Muslim lainnya jangan sampai termakan mimpi-mimpi ISIS, yang seolah-olah menghidupkan kembali kekhalifahan Islam, tetapi sesungguhnya merobek-robek dunia Islam dengan mempertentangkan konsep Islam seperti jihad dan sebagainya dengan nilai universal yang penuh kebajikan dan perdamaian,” imbuhnya.

Mengenai mantan pengikut ISIS yang kembali lagi ke Indonesia, ia berharap agar mereka tidak dikucilkan, tetapi diajak dalam proses pemahaman yang benar dari sudut agama maupun dari sudut kepentingan negara dan bangsa.

“Temani mereka dalam masalah kebangsaan dan global secara benar, bagaimana menjadi umat Islam yang tasamuh, tawazun, yang mendahulukan kemaslahatan daripada kekerasan.”

Disamping itu juga penting untuk memberi pemahaman agar umat Islam tidak terjebak pada upaya pihak lain yang memberi PR sehingga umat Islam tidak sempat membina diri, melalui pendidikan, pengembangan ekonomi dan sosial, karena disibukkan dengan isu yang temanya kekerasan.

Mantan anggota DPR RI ini menegaskan, apa yang terjadi di ISIS, Boko Haram, Al Qaeda dan kelompok garis keras lainnya memperlihatkan Islam rahmatan lil alamiin yang dikembangkan NU menjadi relevan.

Sumber: NU Online